Rudianto Lallo Tolak Usulan Presiden Tunjuk Kapolri Tanpa Persetujuan DPR<\/p>\n
JAKARTA \u2014 Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan tidak sepakat terhadap wacana Presiden dapat menunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) secara langsung tanpa melalui mekanisme persetujuan DPR RI. Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<\/p>\n
\u201cUsulan atau wacana yang sedang berkembang terkait pengisian jabatan Kapolri yang tidak melalui mekanisme persetujuan (fit and proper) DPR merupakan bentuk keabsenan terhadap pemaknaan mendalam kita tentang konsep negara hukum dan negara demokrasi,\u201d kata Rudianto, Jumat (12\/12\/2025).<\/p>\n
Rudianto menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus negara hukum. Konsekuensinya, harus ada mekanisme check and balance antara cabang kekuasaan negara.<\/p>\n
\u201cKonsekuensi logis dari mandat konstitusi ini adalah hadirnya mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan negara antara kekuasaan eksekutif dan legislatif,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dalam konteks pengangkatan Kapolri, DPR dinilai memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat untuk memberikan legitimasi terhadap jabatan publik yang sangat menentukan arah penegakan hukum dan keamanan nasional.<\/p>\n
Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak boleh dipandang sebagai sekadar formalitas prosedural, melainkan perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat.<\/p>\n
\u201cFungsi pengawasan DPR adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Setiap alat negara harus melalui validasi konstitusional,\u201d tegas Rudianto.<\/p>\n
Ia menyebut mekanisme fit and proper test sebagai \u201cbandul\u201d utama yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.<\/p>\n
\u201cMekanisme fit and proper test di DPR tidak boleh direduksi maknanya, apalagi dideviasi keluhurannya, sebab hal tersebut merupakan bandul utama legitimasi rakyat melalui representasinya di DPR,\u201d imbuhnya.<\/p>\n
Diketahui, wacana pengangkatan Kapolri tanpa persetujuan DPR sebelumnya disampaikan oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da\u2019i Bachtiar. Usulan itu disampaikan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (10\/12\/2025).<\/p>\n
Da\u2019i berpandangan bahwa pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sehingga tidak perlu melibatkan forum politik di DPR.<\/p>\n
\u201cTidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa ke forum politik melalui DPR,\u201d ujar Da\u2019i.<\/p>\n
Namun demikian, Da\u2019i mengakui mekanisme fit and proper test memiliki tujuan pengawasan, meski ia mengkhawatirkan potensi beban politis yang ditanggung Kapolri terpilih.<\/p>\n
\u201cDikhawatirkan ada beban-beban yang dihadapi Kapolri setelah dipilih, karena mungkin ada balas jasa dan sebagainya di forum persetujuan itu. Walaupun tujuannya baik, yakni kontrol terhadap kekuasaan prerogatif Presiden,\u201d katanya.<\/p>\n
Perbedaan pandangan antara DPR dan mantan Kapolri tersebut mencerminkan perdebatan klasik antara kewenangan prerogatif Presiden dan mekanisme pengawasan legislatif dalam sistem demokrasi konstitusional. Rudianto menegaskan, jika terdapat kelemahan dalam pelaksanaan fit and proper test, perbaikan harus dilakukan tanpa meniadakan peran DPR.<\/p>\n
\u201cJika ada kelemahan, perbaikannya adalah memperkuat mekanismenya, bukan menghilangkan mandat konstitusional DPR,\u201d pungkas Rudianto.<\/p>\n
(RTVM\/NS\/02)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rudianto Lallo Tolak Usulan Presiden Tunjuk Kapolri Tanpa Persetujuan DPR JAKARTA \u2014 Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan tidak sepakat terhadap wacana Presiden dapat menunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) secara langsung tanpa melalui mekanisme persetujuan DPR RI. Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":21626,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":{"0":"post-21625","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-berita-umum"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21625"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21625\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21632,"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21625\/revisions\/21632"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21626"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvmatahari.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}